Ikhwanul Muslimin: Silakan Unjuk Rasa Sejuta Umat, Asal tidak Sentuh Militer

REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO--Ikhawanul Muslimin, oposisi inti Mesir yang berhasil menumbangkan rezim pimpinan Presiden Hosni Mubarak dalam revolusi 25 Januari 2011, menyerukan agar tidak mengganggu Dewan Tinggi Militer yang sedang berkuasa di masa transisi.

"Unjuk rasa sejuta umat adalah bagian dari hak mengemukakan pendapat, tapi tidak boleh menyentuh legitimasi Dewan Tinggi Militer yang sedang berupaya mengantar Mesir menuju kehidupan demokrasi," kata Dr. Essam Al Aryan, petinggi Ikhwanul Muslimin, di Kairo, Kamis.
Essam merujuk pada rencana unjuk rasa akbar seusai shalat Jumat(29/7) oleh kelompok pro reformasi di Bundaran Tahrir, pusat kota Kairo. Penegasan Ikhwanul Muslimin itu terkait dengan sikap beberapa kelompok pro demokrasi yang menyuarakan penyingkiran Dewan Tinggi Militer dan pengadaan konstitusi baru, di samping menolak pemerintahan transisi yang dibentuk PM Sharaf pekan lalu.
Dewan Tinggi Militer mengambil alih kekuasaan dari Presiden Mubarak yang mengundurkan diri pada 11 Februari silam, sementara amandemen konstitusi dihasilkan dalam referendum pasca tumbangnya rezim Mubarak. Beberapa kalangan pro demokrasi menghendaki pembubaran Dewan Tinggi Militer dan menginginkan pengadaan konstitusi yang sama sekali baru.
Sebaliknya, Ikhwanul Muslimin yang didukung oleh dua organisasi Islam -- Salafiah dan Jamaah Islamiyah -- secara bulat mendukung Dewan Tinggi Militer, amandemen konstitusi dan kabinet transisi yang dibentuk PM Sharaf. Pada akhir pekan lalu, ribuan orang dari kelompok anti Dewan Dewan Militer berusaha berunjuk rasa di kantor Dewan Militer, namun dihadang oleh kelompok pro pemerintah transisi.
Bentrokan dan saling lempar baru antara kedua pihak tidak dapat dielakkan di Distrik Abbasea, Kairo Timur. Banyak kalangan di Mesir menyesalkan bentrokan yang mencederai lebih dari 100 orang dari kedua pihak tersebut.
Calon Presiden Muhammed ElBaradei menyerukan kedua pihak untuk menjaga ketutuhan bangsa dan tidak mengganggu proses pemilihan umum. Dewan Tinggi Militer telah menetapkan pimilihan legislatif pada September 2011, dan pemilihan presiden pada November mendatang.

Sementara itu, Ikhwanul Muslimin, Organisasi Salafiah dan Jamaah Islamiyah mengajukan tiga syarat unjuk ikut berunjuk rasa usai shalat Jumat di Bundaran Tahrir tersebut. Yaitu pertama, tidak mengganggu konstitusi yang dihasilkan dalam referendum , kedua, tidak menyentuh legitimasi Dewan Tinggi Militer pimpinan Marsekal Mohamed Hussein Tantawi, dan ketiga, tidak mengganggu Dewan Menteri pimpinan Essam Sharaf.